PWMJATENG.COM, Lampung – Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Lampung mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung untuk segera membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) di tingkat kabupaten/kota serta Sekretariat Bersama (Sekber) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Desakan tersebut disampaikan dalam Lokakarya Kemitraan Sektor Swasta dan CSO untuk Pengurangan Risiko Bencana yang digelar Mitra Bentala di Hotel Kyriad M2 Lampung, Selasa (28/10/2025).
Lokakarya dihadiri 35 peserta dari berbagai unsur, termasuk organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, BUMN, dan lembaga pemerintah. Hadir sebagai narasumber Rizani dari Mitra Bentala, Bernad H Simanjuntak dari Forum CSR Lampung, serta Wahyu Hidayat dan Julian Arinaldi dari BPBD Lampung. MDMC Lampung diwakili oleh Tri Priyo Saputro. Acara dibuka oleh Abraham Abkaman, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lampung.
Kegiatan ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperkuat peran dan kemandirian organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam pengurangan risiko bencana (PRB). Selama ini, sinergi lintas sektor, terutama dengan pihak swasta, dinilai belum optimal. Karena itu, lokakarya dirancang sebagai ruang dialog untuk membuka akses, memperkuat jejaring, dan membangun pemahaman bersama mengenai potensi kemitraan dalam penanggulangan bencana.
Dalam forum tersebut, Tri Priyo Saputro menegaskan bahwa MDMC Lampung mendorong BPBD agar mengadvokasi kepala daerah untuk membentuk dua lembaga penting di tingkat kabupaten/kota. “Kami mendorong agar dibentuk Forum PRB di setiap daerah serta Sekber SPAB yang menjadi wadah sinergi lembaga pendidikan dalam kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan dua lembaga itu merupakan langkah strategis untuk memastikan kolaborasi lintas sektor dapat berwujud aksi nyata. Jika implementasinya belum bisa dilakukan serentak di seluruh wilayah Lampung, MDMC menyarankan agar intervensi difokuskan pada wilayah yang tergolong zona merah bencana. “Pendekatan prioritas ini penting agar upaya pengurangan risiko bencana benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Baca juga, Aplikasi Al-Qur’an Muhammadiyah (Qur’anMu)
Selain membahas kelembagaan, MDMC Lampung juga menyoroti persoalan data kebencanaan. Menurut Priyo, data pada portal InaRisk BNPB masih terbatas pada peta umum tanpa rincian mendalam. Ia meminta BPBD menyediakan dokumen kontingensi dan kajian risiko bencana yang resmi serta dapat diakses publik. “Data akurat menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan mitigasi yang efektif,” tegasnya.
MDMC juga menegaskan komitmennya dalam mendukung seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga respon pascabencana. Priyo berharap sektor swasta dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam berbagai program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. “Kami ingin kolaborasi yang bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar berkelanjutan di setiap siklus kebencanaan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Julian Arinaldi dari BPBD Lampung menyatakan dukungannya. Ia menyebut Forum PRB sudah terbentuk di tingkat provinsi, dan pembentukannya di tingkat kabupaten akan segera diupayakan. “Kami sepakat bahwa Forum PRB kabupaten perlu dibentuk, namun harus dipastikan menghasilkan aksi nyata. Sekber SPAB juga akan kami dorong pembentukannya,” katanya.
Sementara itu, Wahyu Hidayat dari BPBD Lampung turut menekankan pentingnya sinergi dengan dunia usaha. Ia mencontohkan peran PT Bukit Asam sebagai koordinator Satgas Bencana BUMN di Lampung yang dapat menjadi motor penggerak kolaborasi antara perusahaan dan organisasi nonpemerintah. “Kami berharap ada forum lanjutan yang mempertemukan sektor swasta dengan NGO agar kerja sama ini berkelanjutan,” ujarnya.
Lokakarya tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan jejaring kebencanaan di Lampung. Usulan MDMC yang mendapat sambutan positif dari BPBD menandai langkah awal menuju kolaborasi kelembagaan yang lebih solid. Jika Forum PRB dan Sekber SPAB benar-benar terealisasi, Lampung berpotensi menjadi provinsi dengan sistem pengurangan risiko bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Kontributor : Tri Priyo Saputro
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha