Tapanuli Selatan – Tim Relawan Muhammadiyah Jawa Tengah yang dikirimkan MDMC terus menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Tapanuli Selatan sejak tiba di lokasi terdampak bencana banjir pada Jumat (5/12). Hingga saat ini, relawan telah melaksanakan berbagai layanan dasar bagi penyintas, mulai dari layanan kesehatan, dukungan psikososial, pengelolaan posko, penyediaan WASH, pembangunan shelter darurat, hingga manajemen logistik untuk memenuhi kebutuhan harian warga terdampak.
Kehadiran relawan Muhammadiyah tersebut menjadi bagian dari respons tanggap darurat atas banjir yang melanda sejumlah wilayah di Tapanuli Selatan. Berbagai layanan diberikan secara terpadu guna memastikan penyintas memperoleh perlindungan, rasa aman, serta akses terhadap kebutuhan dasar di tengah situasi darurat yang masih berlangsung.
Di tengah aktivitas lapangan tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi MDMC Jawa Tengah, Muhammad Taufiq Ulinuha, turut tampil sebagai narasumber dalam program talkshow Ruang Publik yang disiarkan TVMu pada Sabtu (15/12). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan laporan terkini mengenai kondisi penanganan darurat banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan pengalamannya langsung di lapangan sebagai relawan.
Ulinuha menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah mendirikan Pos Komando Respons atau Poskor di wilayah Batang Toru, Tapanuli Selatan. Melalui pos tersebut, layanan kemanusiaan terus disalurkan kepada masyarakat terdampak. Hingga saat laporan itu disampaikan, Poskor Muhammadiyah tercatat telah melayani sebanyak 2.032 jiwa yang terdampak banjir.
Baca juga, Laporan Respons Banjir Tapanuli Selatan
“Sejak awal kedatangan relawan, fokus layanan kami mencakup kesehatan, psikososial, pengelolaan posko, WASH, shelter, serta logistik. Semua layanan ini berjalan sesuai kebutuhan lapangan,” ujar Ulinuha dalam siaran tersebut. Pernyataan itu disampaikan untuk memberikan gambaran utuh mengenai bentuk intervensi yang telah dilakukan Muhammadiyah selama fase tanggap darurat.
Selain memaparkan perkembangan penanganan banjir, Ulinuha juga menyoroti persoalan penting terkait manajemen komunikasi krisis, khususnya menyangkut data kebencanaan. Ia menyayangkan masih adanya perbedaan data antara pemerintah dan sejumlah organisasi kemanusiaan yang terlibat langsung dalam pelayanan kepada para penyintas.
Menurutnya, perbedaan data tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian informasi di tengah masyarakat. Kondisi itu juga dapat memicu kesimpangsiuran informasi mengenai jumlah penyintas, kebutuhan lapangan, maupun capaian layanan yang telah diberikan. Dalam situasi darurat, kejelasan dan keseragaman data menjadi faktor penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Ulinuha menilai bahwa perbedaan data bukan semata persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan pola komunikasi dan koordinasi antar pihak. Ia berharap ke depan pemerintah dan organisasi kemanusiaan dapat duduk bersama untuk menyusun satu pedoman bersama dalam pengelolaan data kebencanaan, terutama pada fase tanggap darurat.
“Perlu ada satu platform bersama yang digunakan untuk pengumpulan dan validasi data, sehingga semua pihak merujuk pada sumber yang sama,” kata Ulinuha. Ia menyampaikan harapan agar mekanisme tersebut dapat meminimalkan perbedaan data sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi yang disampaikan.